Outbound Jogja Berbasis Simulasi Kerja
Kami siap membantu tim Anda untuk training outbound di Jogja, gathering, fun game atau pun outbound di seluruh Indonesia, Singapura dan Malaysia.
Lokasi Outbound Eksotik
Paket training tersedia mulai dari lereng gunung Merapi di Kaliurang sampai Pantai Parang Tritis, Goa Cemara, Indrayanti, Kukup, Krakal, Cemara Sewu dan sebagainya. Selain itu lokasi outbound Jogja bisa diadakan di hutan Pinus Mangunan, Pengger, Becici, Tebing Breksi, Candi Ratu Boko, Borobudur, Magelang dan seluruh Indonesia.
Materi kami rancang secara tailor made sesuai kebutuhan organisasi dan kinerja tim. Tema yang bisa dipilih adalah target achievement, amazing race time attack, team building atau sekedar fun game.
Paket Yang Tersedia
- Fun Game 90 menit
- Team Building
- Amazing Race Halfday
- Fun Game plus arung jeram
- Outbond plus VW Tour
- Motivasi di hotel
- Outbound Borobudur
- Outbound di Pantai, Gunung dan Hotel
Kami berpengalaman membantu perusahaan multinasional, nasional, daerah dan dinas atau kementerian. Dan mereka puas bersama kami.
Pastikan uang perusahaan bernilai lebih dengan aktifitas yang bermutu dan penuh key learning. Tempat Outbound di Jogjakarta bisa dirancang ulang sesuai kebutuhan perusahaan.
Uang Adalah Investasi
Kami selalu memberikan harga termurah sesuai kualitas. Paket Fun Outbound Jogjasiap membantu program Anda sukses. Segera diskusi dengan kami untuk merancang kegiatan yang tepat sasaran, valuable dan seru. Ciptakan perubahan mindset dan behavior bersama tim.
Pengalaman Kami
Kami berpengalaman mengelola program training sejak 2004, mulai dari dinas kementerian, bumn, perusahaan lokal dan multinasional.
Kami siap diskusi pra training untuk menemukan weakness dan potensi tim Anda. Optimumkan uang yang Anda keluarkan.
Hubungi kami via WhatsApp
Telpon 0816-696-171
Sejarah Jogjakarta
Yogyakarta berdiri dari berdasarkan Perjanjian Gianti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 oleh Kompeni Belanda Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negeri Mataram dibagi menjadi 2; Separuh masih jadi Hak Kerajaan Surakarta, separuh lagi jadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui jadi Raja atas separuh wilayah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.
Wilayah Kekuasaan
Wilayah kekuasaannya meliputi Mataram( Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede serta ditambah wilayah mancanegara ialah; Madiun, Magetan, Cirebon, Setengah Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.
Dengan berakhirnya Perjanjian itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I lantas menetapkan kalau Wilayah Mataram yang terdapat di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat serta beribukota di Ngayogyakarta( Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada bertepatan pada 13 Maret 1755.
Lokasi yang diseleksi menjadi pusat pemerintahan yakni Hutan Beringin, dimana sudah terdapat suatu desa kecil bernama Pachetokan. Disitu ada sesuatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibangun oleh Paku Buwono II. Kemudian tempat itu diganti menjadi Ayodya. Selepas penetapan tersebut, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabat hutan tersebut guna didirikan Kraton.
Saat sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang di wilayah Gamping. Beliau menempati pesanggrahan tersebut resminya pada bertepatan pada 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah dia senantiasa mengawasi serta mengendalikan pembangunan kraton yang sdg dikerjakan.
Setahun setelah itu Sultan Hamengku Buwono I berkenan tinggal di Istana Baru. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta ataupun dengan nama utuhnya yakni Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono dan berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian dilakukan pada 7 Oktober 1756.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima SK Pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI.
Kota Yogyakarta yang jadi bagian dari Kesultanan ataupun yang jadi bagian dari Pakualaman sudah bisa membentuk lembaga DPR Kota serta Dewan Pemerintahan Kota yang dipandu oleh kedua Bupati Kota Kasultanan serta Pakualaman, namun Kota Yogyakarta belum jadi Kota Praja ataupun Kota Otonom, karena kekuasaan otonomi yang meliputi bermacam bidang pemerintahan masih senantiasa terletak di tangan Pemerintah Wilayah Istimewa Yogyakarta.
Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan serta Pakualaman baru jadi Kota Praja ataupun Kota Otonomi dengan lahirnya Undang- Undang No 17 Tahun 1947, dalam pasal I melaporkan kalau Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan serta Pakualaman dan sebagian wilayah dari Kabupaten Bantul yang saat ini jadi Kecamatan Kotagede serta Umbulharjo diresmikan selaku wilayah yang berhak mengendalikan serta mengurus rumah tangganya sendiri.
Status Kota Yogyakarta.
Untuk menjalankan otonomi tersebut Walikota perdana yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh masih mengalami kesusahan sebab daerah tersebut masih ialah bagian dari Wilayah Istimewa Yogyakarta serta statusnya belum dilepas.
Perihal itu terus menjadi nyata dengan terdapatnya Undang- undang No 22 Tahun 1948 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Wilayah, di mana Wilayah Istimewa Yogyakarta selaku Tingkatan I serta Kotapraja Yogyakarta selaku Tingkatan II yang jadi bagian Wilayah Istimewa Yogyakarta.
Berikutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang perannya pula selaku Badan Pemerintah dan merangkap jadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR- GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibangun pada bertepatan pada 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang selaku hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga Undang- undang No 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang- undang No 18 Tahun 1965 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Wilayah, tugas Kepala Wilayah serta DPRD dipisahkan serta dibangun Wakil Kepala Wilayah serta Badan Pemerintah Harian dan istilah Kota Praja ditukar Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS No XXI/ MPRS/ 1966 dikeluarkan Undang- undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di daerah.
Bersumber pada Undang- undang tersebut, DIY ialah Propinsi serta pula Wilayah Tingkatan I yang dipandu oleh Kepala Wilayah dengan istilah Gubernur Kepala Wilayah Istimewa Yogyakarta serta Wakil Gubernur Kepala Wilayah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh syarat masa jabatan, ketentuan serta metode pengankatan untuk Kepala Wilayah serta Wakil Kepala Wilayah yang lain, spesialnya untuk beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta Sri Paduka Paku Alam VIII.
Sebaliknya Kotamadya Yogyakarta ialah wilayah Tingkatan II yang dipandu oleh Walikotamadya Kepala Wilayah Tingkatan II dimana terikat oleh syarat masa jabatan, ketentuan serta metode penaikan untuk kepala Wilayah Tingkatan II seperti yang lain.
Bersamaan dengan masa reformasi, dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara otonom, hingga keluarlah Undang- undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Wilayah yang mengendalikan kewenangan Wilayah menyelenggarakan otonomi wilayah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.